Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), mengajak jajaran BNPP agar menjadikan momen peringatan ulang tahun ke-16 untuk memanfaatkan potensi mengembangkan daerah perbatasan. Menurutnya, banyak hal positif yang dapat dilakukan BNPP, terlebih dengan adanya Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Hal itu disampaikan Mendagri pada acara Jalan Sehat dan Gathering Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 BNPP. Kegiatan tersebut berlangsung di Pasar Seni Ancol, Jakarta, Minggu (29/9/2024).
Mendagri mengingatkan agar kegiatan tersebut tak hanya berlangsung seremonial, tapi menjadi momen untuk merenung sekaligus mengevaluasi kinerja organisasi. “Ini penting untuk menjaga bukan hanya perbaikan ke depan, tapi eksistensi Badan (BNPP) ini sendiri, lembaga ini sendiri.” Jelasnya.
Dia menegaskan bahwa BNPP berperan penting dalam mengelola PLBN yang tersebar di beberapa daerah. Infrastruktur tersebut dibangun sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan daerah perbatasan. Menurutnya, kunci penting yang harus dimiliki BNPP dalam membangun daerah perbatasan adalah koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait.
Terlebih, kata Mendagri, BNPP memang dibentuk untuk mengoordinasikan kewenangan mengurus daerah perbatasan yang tersebar di kementerian dan lembaga. “Ini yang harus kita pahami betul, teman-teman, kita harus pahami kenapa BNPP itu, kenapa dulu didirikan 14 tahun yang lalu,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menekankan, upaya mengembangkan daerah perbatasan ini penting agar masyarakat di wilayah tersebut dapat hidup makmur dan sejahtera. Langkah ini juga menjadi salah satu ikhtiar untuk mewujudkan pemerataan pembangunan hingga daerah perbatasan. Selain itu, wilayah perbatasan juga dapat menjadi daerah penyangga bagi pertahanan Indonesia.
Karena itu, lanjut Mendagri, koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak terkait menjadi langkah yang perlu terus ditingkatkan. Di samping, upaya meningkatkan kinerja lapangan terus dilakukan, seperti mengelola PLBN dan menyelesaikan segmen-segmen lintas batas negara yang masih bermasalah. Koordinasi itu dapat dilakukan dengan menggelar rapat rutin yang mengundang Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Ketua Pengarah BNPP.
Tak hanya itu, tambah Mendagri, BNPP juga perlu meyosialisasikan capaian kinerja kepada publik agar dapat lebih dipahami masyarakat. Upaya ini dapat memanfaatkan media massa maupun media sosial. “Supaya masyarakat paham dan tahu, ketika ada dukungan publik, masyarakat mendukung,” tandasnya.
