JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta merayakan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-13 di Kantor KI DKI Jakarta, Lantai 7, Gedung Graha Mental Spiritual, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2025).
Peringatan HUT Ke-13 KI DKI Jakarta dilaksanakan secara sederhana dengan mengangkat tema “Gubernur Baru, Jakarta Baru, Transparansi Kunci Jakarta Menuju Top 20 Global City”.
“Ulang tahun KI DKI yang ke-13 ini kita rayakan secara sederhana sesuai dengan arahan Presiden Bapak Prabowo Subianto,” kata Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat dalam sambutannya.
Menurut Harry, peringatan HUT ke-13 ini menjadi momentum penting bagi KI DKI Jakarta untuk menegaskan kembali komitmennya dalam meningkatkan dan mengawal keterbukaan informasi publik di Jakarta.
Harry menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator penting untuk mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global. Karena itu, menurut Harry, Pemprov DKI Jakarta harus serius dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
“Pemprov DKI Jakarta harus dapat mendorong agar seluruh badan publik di Jakarta dapat mengikuti pelaksanaan E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) yang diselenggarakan setiap tahun,” tegas Harry.
Hal senada, Wakil Ketua KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin mengatakan, E-Monev dilaksanakan dengan tujuan untuk mensupervisi dan memperbaiki kualitas layanan informasi publik di badan publik.
Menurutnya, E-Monev dapat menjadi instrumen untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik dalam menjalankan UU KIP.
Luqman mencatat, pada tahun 2024, ada sebanyak 519 badan publik di Jakarta yang menjadi peserta E-Monev. Luqman berhadap,
jumlah kepesertaan E-Monev tersebut dapat meningkat setiap tahunnya.
“Kita ingin di tahun-tahun mendatang, jumlah badan publik yang ikut E-Monev semakin banyak, serta yang meraih predikat Informatif pun kian bertambah,” pungkas Luqman.
Selain itu, Luqman menambahkan, KI DKI Jakarta berkomitmen untuk terus berinovasi dan gencar melakukan berbagai program dan kegiatan untuk mengedukasi masyarakat dan badan publik tentang pentingnya keterbukaan informasi publik.
“Kegiatan seperti sosialisasi UU KIP dan bimtek harus meningkat, agar semakin banyak orang yang tahu tentang Komisi Informasi, tugas dan fungsinya dan pentingnya UU KIP bagi khalayak luas,” pungkas Luqman.
