Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) melalui Biro Komunikasi mengadakan Forum Komunikasi Daerah untuk meningkatkan pemahaman mengenai manajemen krisis pariwisata di daerah sehingga menghadirkan pariwisata dan ekonomi kreatif yang tangguh dan berkelanjutan di daerah khususnya DI Yogyakarta dan Jawa Tengah.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dalam sambutannya secara daring pada kegiatan Forkomda, Selasa (19/3/2024) mengatakan, tata kelola komunikasi yang efektif sangat dibutuhkan dalam mempertahankan reputasi atau image dalam industri pariwisata.
“Manajemen komunikasi krisis sebagai upaya terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan, dapat membantu mencegah atau mengurangi dampak negatif ketika krisis kepariwisataan terjadi. Serta mengambil keputusan dalam menyikapi krisis yang akan terjadi,” kata Menparekraf Sandiaga.
Sejak tahun 2023, Biro Komunikasi Kemenparekraf telah menyusun panduan komunikasi krisis yang bertujuan untuk mencegah, merespons, dan memulihkan kondisi krisis kepariwisataan di sektor parekraf melalui komunikasi.
Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf, I Gusti Ayu Dewi Hendriyani, yang menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara tersebut, berharap Forkomda dapat membantu pemangku kepentingan dalam memahami tugas komunikasi krisis untuk meminimalisir dampak dari pemberitaan negatif bagi industri pariwisata
“Forkomda sebelumnya sudah pernah kita laksanakan di Bali, lalu sekarang di Yogyakarta dan selanjutnya akan menyusul di Jawa Barat,” kata Dewi.
Lebih lanjut, Dewi menjelaskan manajemen berbagai isu sektor parekraf di Kemenparekraf dimulai dari Crisis Detection Analysis (CDA) yang menyampaikan isu dan mendeteksi dampaknya bagi industri pariwisata. Biro Komunikasi Kemenparekraf berupaya untuk memitigasi agar isu tersebut tidak berpotensi tinggi atau ekstrem.
Staf Ahli Menteri Manajemen Krisis Kemenparekraf/Baparekraf Fadjar Hutomo mengatakan, krisis pariwisata yang terjadi terus berulang-ulang di suatu destinasi wisata akan mempengaruhi daya tarik wisata destinasi tersebut. Jika krisis tidak dapat ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan dampak dalam bentuk persepsi negatif yang akhirnya akan mengganggu ekosistem parwisata.
“Misalnya di suatu tempat dipersepsikan rawan bencana sehingga wisatawan tidak akan datang. Perlu kepandaian dalam mengatur strategi komunikasi yang tepat untuk mengatasi persepsi tersebut. Karena pariwisata tidak hanya tentang pemandangan indah tapi juga tentang keselamatan. Dan pemangku kepentingan perlu memahami hal ini,” kata Fadjar.
Dalam sambutannya, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Borobudur, Agustin Peranginangin menjelaskan langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam menangani krisis pariwisata di Yogyakarta. Di antaranya melalui kegiatan pra krisis, koordinasi dengan pemerintah daerah termasuk pelatihan dan pendampingan, hingga pemanfaatan media sosial.
“Jika isunya cukup besar, kami menggelar konferensi pers. Dalam menangani krisis pariwisata kami lakukan kolaborasi karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Di Jogja sudah ada forum pentahelix untuk kita bisa berbagi informasi dan meminta masukan dari kampus, PHRI, dan instansi seperti Polri. Koordinasi BOB dengan Pemkot dan Pemkab, untuk menangani krisis pariwisata di Jogja juga terus dilakukan,” ujarnya.
Kegiatan Forkomda ini dihadiri sebanyak 50 peserta yang terdiri dari para kepala dinas pariwisata tingkat provinsi/kabupaten/kota DIY dan Jawa Tengah, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tim Diskominfo Provinsi DIY dan Jawa Tengah, serta Tim Humas Provinsi DIY dan Jawa Tengah.
Hadir pula perwakilan Direktorat Tata Kelola Destinasi Kemenparekraf/Baparekraf, perwakilan Direktorat Manajemen Industri Kemenparekraf/Baparekraf, dan perwakilan dari Direktorat Komunikasi Pemasaran Kemenparekraf/Baparekraf.
